Pakar Hukum Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H, M.H menyampaikan, bicara refleksi perjalanan demokrasi mungkinkah pihak kepolisian terlibat dalam politik praktis, menurutnya, mungkin saja.
Bicara soal pihak kepolisian terlibat dalam politik mendukung salah satu capres. Faktanya sudah ada di Indonesia apalagi dengan ada undang-undang baru tentang ASN, itu sangat berbahaya.
“Dengan adanya Undang-undang ASN yang baru TNI bisa menjadi Kepala Dinas, pengamatan saya itu sangat berbahaya. Nah ini menjadi tugas para generasi Suara Gen Z,” ujar Andi.
Kalau polisi dan tentara dididik untuk menyelesaikan masalah secara represif. Jika keberpihakan polisi terhadap politik itu permasalahan politik, bukan permasalahan hukum.
“Jadi penyelesaian polisi terlibat dalam politik mendukung salah satu paslon capres bisa dilakukan dengan cara politik, salah satunya melalui diskusi, atau melakukan aksi,” kata Andi.
