Pada kesempatan itu, Husnul merekomendasikan empat hal agar dapat ditindaklanjuti Ketua DPD RI. Pertama, masih perlu sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ke masyarakat, terutama pelaku usaha.
Kedua, perlu dukungan pemerintah daerah yang lebih optimal, tidak ada blokade-blokade khusus untuk pendamping tertentu. “Ketiga, perlu dukungan pendanaan untuk program aktivasi pendamping lebih massif,” terang Husnul.
Terakhir, pengawasan terhadap penyalahgunaan sertifikasi halal dan prosesnya, serta kedisiplinan para pengguna sertifikasi halal perlu segera diterapkan oleh BPJPH.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI sependapat jika pelaku usaha harus didorong untuk mengikuti program sertifikasi halal. Sebab, kata dia, dalam memilih makanan, masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Muslim mengedepankan aspek kehalalan dalam memilih sebuah produk.
