Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Widjaya juga meminta Pemprov Jabar melakukan kajian ulang terkait penyaluran bantuan dengan sistem non tunai. Karena banyak resiko yang harus diperhatikan termasuk nantinya terkait audit penggunaan anggaran. Resiko non tunai sangat besar apalagi hilangnya satu komoditi, dampaknya akan menghambat pendistribusian.
“Banyak resikonya jika penyaluran ditunda-tunda menunggu komoditi yang hilang ada lagi. Jangan sampai barang yang siap distribusi menjadi menumpuk. Nah kan kasian juga masyarakat,” sebutnya.
Abdul Hadi mengingatkan, guna mengantisipasi lambatnya penyaluran bantuan sembako yang menumpuk di gudang bulog, sebaiknya dan bisa saja barang yang gak ada di kompensasi. Karena dalam komoditi yang diberikan pada masyarakat terdapat komoditi yang usianya pendek dan rentan membusuk, misalnya telur tidak bisa disimpan lebih 14 hari.
