Banjarmasin, BEDAnews.com
Guna memperjelas penangan beberapa Kasus oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan selatan sejumlah LSM bergabung menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Minggu (12/2 /17).
Selain LSM Forpeban, turut pula HPI, Gipak, Forum Lintas LSM dan Beberapa LSM lainnya yang di Koordinatori Demonstrasi, Din Jaya dari Forpeban.
Dari Pihak Kejati Kalsel diwakili oleh Makhfujat (Kasi IV Penkum), Hendri (Kasi I EdMon) dan M. Irwan (Satgasus) menyambut dan menanggapi demonstran. Demo dengan pengaman Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin berjalan Kondusif.
Sejumlah Pertanyaan yang dilontarkan para demonstran dijawab dengan transparan oleh pihak Kejati Kalsel, sehingga tampaknya memuaskan bagi pendemo.
Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan demonstran yakni dari Lsm Gipak mengenai penanganan dugaan Korupsi pada PD PBKM (Perusahaan Daerah Pelabuhan Bongkar Muat) Kabupaten Barito Kuala.
Diterangkan oleh Kasi I bahwa, pihak Kejati telah melakukan melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang tengah melakukan Full data, sehingga nantinya akan bekerja sama dengan Kejati Kalsel dalam menindak lanjuti laporan.
Pertimbangan lainnya dikarenakan Kondisi Kabupaten Batola yang sebentar lagi akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, maka Pihak Kejati Kalsel menunggu hingga selesai agar tidak menimbulkan Image pro kepada salah satu Kandidat Pemilu Kada.
Sedangkan pertanyaan dari LSM Forpeban menganai Pembangunan gedung Pendidikan Politekhnik kesehatan Banjarmasin yang berlokasi di Kota Banjarbaru tahun anggaran 2016 senilai Rp 26.949.912.000, dijelaskankan oleh Hendri pihak Kejati Kalsel telah melakukan Investigasi terhadap proyek ini dan memang Pembangunan ini tidak selesai, hanya sekitar 67 persen tetapi atas pekerjaan tersebut baru dibayar hanya 55 persen saja.
Ditegaskanya, telah dilakukan pemutusan kontrak atas proyek pekerjaan ini, penyebabnya bukan oleh karena kesalahan kontraktor tetapi oleh pihak Politekes sendiri. Kesalahan terjadi karena pada saat dimulainya pembangunan pihak Politekes tidak dapat menentukan titik nol, setelah ditentukan ternyata titik tersebut berada pada bangunan yang sudah ada sehingga terpaksa bengunan tersebut harus dirobohkan terlebih dahulu.
Umtuk merobohkan bangunan tersebut, diperlukan penghapusan yang waktunya memakan tiga bulan. Lamanya penghapusan inilah sebagai penyebab tidak selesainya pembangunan.
Sementara nasib perusahaan Kontraktor atau pemenang lelang pekerjaan ini masih dilakukan pembahasan apakah akan di Black list atau sebaliknya.
Progres penanganan Kasus Perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Prov. Kalsel dan tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap eksekusi 5 orang mantan pejabat pemerintah Kalsel ditanyakan oleh Himpunan Pemuda Islam Kalsel.
Untuk permasalahan dugaan perjalan dinas fiktif ini, Kasi Penkum menegaskan pihak Kejati Kalsel telah melaporkan semua hasil penyelidikaan kepada Kejaksaan Agung RI dan hingga kini masih menunggu instruksi.
Mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap eksekusi 5 orang mantan pejabat pemerintah Kalsel yang 2 diantaranya telah dikirim oleh MA dan telah sampai di Pengadilan Negeri Banjarmasin, hingga kini Pihak Kejaksaan Tinggi secara resmi belum menerima Putusan tersebut, hal inilah yang menyebabkan terhalangnya eksekusi.
Tuntas menyampaikan Aspirasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan tampak puas setelah menerima penjelasan para Demonstran, selanjutnya meluruk ke kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk menanyakan kelanjutan penanganan atas pelanggaran jam tayang beberapa THM (Tempat Hiburan Malam) dan Ijin Karaoke Armani. (MN)
