INDRAMAYU,- Kehadiran paham “radikal” dan “fasis” dalam beragama menjadi corak gerakan yang bertendensi merusak tatanan kebangsaan.
Aliansi Milenial Tasikmalaya yang terakomodir oleh kesadaran bersama menginisiasikan gerakan-moral penolakan terhadap isme-isme yang bertentangan dengan sosial-kultur warga negara indonesia,
“Kami menekankan kembali kepada seluruh Warga Negara Indonesia khususnya umat Islam harus kembali menilisik soal kesejarahan, bagaimana umat bersatu untuk kemerdekaan negara Indonesia,” kata koordinator Front Anti Radikalisme dan Intoleran Indramayu, Muhammad Toha, Kamis (24/12).
Menurutnya, penekanan terhadap konstruksi-historis merupakan acuan dasar untuk penolakan terhadap segala bentuk gerakan-gerakan yang membahayakan keutuhan dan kesatuan negara republik indonesia, seperti, sparatisme, fasisme dan radikalisme yang hari ini tumbuh subur dalam wadah organisasi yang berbasis keagamaan.
Ia menambahkan Timur tengah adalah bukti faktual atas kegagalan negara dalam memfilter maraknya gerakan fasisme dan radikalisme.
“Maka, patut kiranya kita sebagai warga negara indonesia senantiasa menjaga keutuhan dan kesatuan dalam narasi “NKRI HARGA MATI”,” tegasnya.
Ia menegaskan pihaknya menolak dengan menitikberatkan dalam persoalan individual, tapi lebih terhadap faham yang berkembang dalam suatu wadah, yang mampu mengakomodir secara kolektif.
Menurutnya, contoh wadah yang menyuburkan isme-radikal dan fasis ialah seperti FPI.
“Kami menuntut dan mendukung penuh setiap kebijakan yang melarang berkembangnya isme-isme yang membahayakan keutuhan dan kesatuan bangsa dan mendukung untuk membubarkannya, demi kepentingan seluruh rakyat indonesia dalam bingkai ukhuwah islamiyyah yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan,” tandasnya.
Pihaknya juga menyatakan pernyataan sikap yakni tindak tegas segala perilaku yang bertentangan dengan hukum; dimata hukum tidak ada yang istimewa; Tolak faham fasis dan radikal, apalagi mengatasnamakan agama serta bubarkan seluruh ormas yang berlandaskan gerakan fasisme dan radikalisme seperti FPI. (*)
