• Home
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
Rabu, Juni 7, 2023
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertaint
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv
No Result
View All Result
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertaint
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Fraksi PKS Sejak Awal Menolak Kenaikan Harga BBM, H. Dasep: Hanya akan Menambah Masyarakat Miskin Baru

Fraksi PKS Sejak Awal Menolak Kenaikan Harga BBM, H. Dasep: Hanya akan Menambah Masyarakat Miskin Baru

Ki Agus by Ki Agus
7 September 2022
in Headline, News, Politik
0
0
SHARES
112
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KAB. BANDUNG || bedanews.com — Keputusan rekan-rekan anggota Fraksi PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu, dikatakan H. Dasep Kurnia Gunardi, bersifat integral. Karena sejak awal PKS sudah menyatakan sikap untuk menolak kenaikan BBM.

Alasan penolakan tersebut, dikemukakan legislator yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung itu, karena sangat memberatkan masyarakat tetutama masyarakat miskin. Bayangkan saja ketika masyarakat baru sembuh atau bangkit dari keterpurukan perekonomian karena pandemi covid 19, sekarang seolah dipaksa harus menghadapi masalah baru.

Dasep menvisualisasikan beragam kesulitan yang akan dihadapi masyarakat, terutama biaya produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan yang disebutkannya memerlukan perhatian pemerintah. Ironisnya buruh tani yang ada di Kabupaten Bandung, padahal masuk dalan kategori masyarakat miskin, luput dari bantuan sosial.

“Ini jelas merupakan pukulan berat bagi masyarakat miskin untuk bertahan dari mahalnya biaya hidup,” katanya di ruang Fraksi, Rabu 7 September 2022.

BeritaTerkait

Hari Lanjut Usia Nasional Ke 27 Pemkot Cimahi Gelar Senam Bersama Lansia

7 Juni 2023

Bertemu Capres Ganjar Pranowo, Pro GP Akan Bekerja Maksimal Menangkan Ganjar

7 Juni 2023

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu, menurutnya bukan solusi tapi merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi permasalahan kenaikan harga BBM. “Masalahnya disini apakah uang itu akan mencukupi untuilk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau sebaliknya? Jadi salah satu cara yang efektif itu, dengan membatalkan segera kenaikan harga BBM,” tegasnya.

Ia memprediksikan kalau dampak kenaikan harga BBM akan semakin menambah masyarakar miskin khususnya di Kabupaten Bandung. Kenyataan itu jelas membuatnya prihatin. Kalau hanya bangkit dari kesusahan lalu dijerumuskan kembali pada penderitaan, maka hanya membuahkan kesengsaraan signifikan kepada masyarakat miskin.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, ia mengemukakan, pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Selanjutnya program-program pembangunan yang pro rakyat bisa segera diwujudkan sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, yang diakuinya hingga sekarang belum diimplementasikan Pemkab Bandung.

“Di dalam Perda itu disebutkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung minimal 40% harus diberikan kepada usaha mikro. Aturannya sudah ada tapi kenapa belum juga dilaksanakan,” ungkap Dasep.

Dasep merasa optimis bila perda itu direalisasikan bisa mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Namun untuk masalah kenaikan harga BBM, ia atas nama Fraksi PKS tetap dengan tegas menolaknya.***

Tags: Fraksi PKSH. DasepTolak Tegas
Previous Post

Kodim 0729 Bantul Ikuti Penyuluhan BKKBN “Peran TNI AD Dalam Program KB dan Penurunan Angka Stunting”

Next Post

Direktur Kepatuhan bank bjb Jadi Penerima 3 Penghargaan Top GRC Awards 2022

Related Posts

News

Hari Lanjut Usia Nasional Ke 27 Pemkot Cimahi Gelar Senam Bersama Lansia

7 Juni 2023
Politik

Bertemu Capres Ganjar Pranowo, Pro GP Akan Bekerja Maksimal Menangkan Ganjar

7 Juni 2023
Foto di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi
Headline

Aktivis Lingkunan Angkat Bicara. Penebangan Pohon Untuk Proyek Pedestrian Menuai Kecaman.

7 Juni 2023
News

Bakamla RI Gelar ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta

7 Juni 2023
Headline

DPRD Jawa Barat Belajar Pembangunan Infrastruktur Ke Pemprov DIY

7 Juni 2023
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon.
Ekonomi

Anggaran Pelayanan Pelatihan Bagi Masyarakat Penghasil Hutan Dinilai Kurang

7 Juni 2023
Next Post

Direktur Kepatuhan bank bjb Jadi Penerima 3 Penghargaan Top GRC Awards 2022

UCAPAN HARI RAYA IDUL FITRI-KOTA CIMAHI

HARI RAYA IDUL FITRI DPRD KAB BANDUNG 2023

HPN 2023 Kota Cimahi

HPN 2023 – KOPERTAIS WIL II JABAR

HPN DPRD KOTA CIMAHI 2023

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • DISCLAIMER

MFC - Bedanews.com © 2021

No Result
View All Result
  • Home
  • Redaksi
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertain
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In