Tugas pokok dan fungsi Satpol PP berdasarkan Raperda juga semakin luas sehingga beberapa kewenangannya beririsan dengan apa yang menjadi kewengan OPD lain. Untuk menghindari konflik di lapangan atas nama kewenangan, kordinasi antar OPD harus lebih nyata dan serius. Lantas, model koordinasi lintas OPD macam apa yang akan dilakukan?
Batas kewenangan antara Satpol PP, kepolisian, dan aparat penertiban di wilayah kecamatan, dan Dinas Perhubungan, belum jelas diatur dalam Raperda ini, mohon penjelasan.
Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual tidak hanya menyentuh ranah hukum dan kesehatan masyarakat, tetapi juga nilai-nilai moral, pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Fraksi PDI Perjuangan belum melihat ada batas yang tegas antara “pencegahan perilaku seksual berisiko” (aspek kesehatan dan sosial) dan “penyimpangan seksual” (aspek moral dan hukum) dalam Raperda ini.
