Jakarta, BEDAnews.com
Pemilukada serentak yang akan dihelat Februari 2017, namun fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat meminta KPU Propinsi Papua Barat untuk mengakomodir agar pasangan Cagub-Cawagubnya diperbolehkan mendaftarkan diri ikut Pilkada. Hal ini disampaikan Yan Anton Yoteni, Ketua Fraksi Otonomi Khusus, DPR Papua Barat.
Perihal minta keadilan kepada pihak Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkasnya telah dimasukkan ke MK pada 15 Agustus 2016 dan baru disidangkan pada 29 September 2016, sementara pendaftaran pencalonan telah ditutup 21 September 2016.
“Fraksi otonomi khusus DPR Papua barat memiliki 11 kursi yakni terbanyak, sedangkan partai politik memiliki 45 kursi sehingga total berjumlah 56 kursi. Pada 10 Oktober 2016 kami akan mendatangi MK kembali untuk memohon keadilan,” jelas Yan Anthon Yoteni yang didampingi Filep Wamafama, S.H., M.Hum, tim kuasa hukum Fraksi Otonomi Khusus yang mewakili Masyarakat Adat saat jumpa pers, kamis (6/10/2016) dikawasan Megaria Jakarta pusat. (M. Harun) Teks foto Yan Anton Yoteni, Ketua Fraksi Otonomi Khusus, DPR Papua Barat.
