Bandung BEDAnews.com
Buntut pengambil alihan pembangunan Bandara BIJB Kertajati Majalengka oleh Kementrian Perhubungan mulai muncul dengan adanya tuntutan penutupan PT. BIJB (Bandara International Jawa Barat) sebuah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang semula difokuskan untuk mengelola Bandara milik Jabar tersebut.
Tututan yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat melalui Wakil Ketuanya Drs. H Daddy Rohanady kepada BEDAnews.com di DPRD Jabar Selasa (26/1)
“Apabila penganbil alihan BIJB Kertajati oleh pemerintah pusat tidak jelas kerjasama dan pembagian hasilnya untuk PAD Jabar, sebaiknya dari sekarang bubarkan saja PT. BIJB dari pada setiap tahun meminta suntikan anggaran dan menjadi beban APBD.” tegas Daddy.
Dikatakan “Secara tegas Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk segera menutup keberadaan BUMD PT. Bandara International Jawa Barat (BIJB).”Kata Dady
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menilai PT BIJB tidak mampu menjalankan amanah yang diatur dalam pendirian PT BIJB, hingga berakibat pembangunan Bandara Kertajati diambil alih oleh pemerintah Pusat.
Dady yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar yang membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur ini. Sangat menyayangkan Ketidak mampuan Direksi dan Manajemen PT BIJB dalam mewujudkan proyek monumental Bandara Kertajati, karena sejak digagas sampai kini anggaran yang telah dikeluarkan dari APBD Jabar sudah cukup besar, tetapi progress pembangunan sangat lamban, sampai harus diambil alih oleh Kementerian Perhubungan.
“Cukup mengherankan kenapa pemerintah provinsi Jabar dan PT BIJB tidak mampu mencari dan menggandeng investor, padahal dana yang sudah dikeluarkan dari APBD sudah lebih dari Rp. 1 triliun.”
Sejak awal PT BIJB sendiri, sudah mendapat kucuran dana,dari APBD jabar tahun 2014 Rp.Rp.300 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp.50 miliar dan untuk tahun 2016 ini telah dianggarkan sebesar Rp.200 miliar, sehingga total untuk PT BIJB sudah mencapai Rp. 550 miliar, jelas Daddy
Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahan, yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.700 miliar, tidak termasuk anggaran untuk pembangunan jalan menuju BIJB Kertajati, sehingga bila ditotalkan sudah hampir mencapai Rp. 1,5 Triliun, ungkapnya.
Mengenai pengambil alihan BIJB sendiri FP Gerindra sendiri menilai sangat serius mengingat anggaran yang telah dikeluarkan oleh Jabar untuk Bandara tersebut telah mencapai Rp. 1 Triliun lebih sehingga tuntutan untuk adanya share atas apa yang telah diinvestasikan Jabar sebelumnya dan tidak disamakan dengan Pemprov. Sumut atas bandara Kualanamu yang tidak memperoleh PAD karena tidak berinvestasi sebelumnya.
Meskipun begitu FP Gerindra merespon positif pengambil alihan pembangunjan oleh pusat karena akan ada manfaat, pertama adanya percepatan pembangunan, kedua, APBD tidak tergerogoti, dan pelayanan kepada masyarakat dipercepat pula.
“Hanya disayangkan kita tidak diajak bicara lebih dulu, bahkan terkesan “ditinggal”, karena itu kita juga minta DPRD untuk menentukan sikap atas hal ini, Akankah kita “menghibahkan” begitu saja proyek monumental itu tanpa kompensasi saham. Atau seperti apa” ungkap Dady
Dady juga mengingatkan, Konsekuensi atas pengambil alihan ini, pertama Pembatalan penyertaaan modal kepada PT BIJB sebesar Rp 200 miliar di APBD 2016 ini dan Penutupan PT.BIJB. tegasnya
Konsekuensi yang logis kita utarakan, karena sejak tahun 2014, Dewan mendorong dan mendukung penuh gagasan dan semangat Pemprov Jabar untuk memiliki Bandara tersendiri. Untuk itu, seluruh anggota dewan bukan hanya dari Fraksi Gerindra mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi terwujudnya pembangunan mega proyek monumental.@hermantz
