“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” kata Sundawan.
Jaleswari Pramodhawardani juga menyampaikan bahwa, berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi.
Humas tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya kolaborasi dan jejaring secara konkret. Kerja humas perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Berbagai akun propaganda yang mendukung separatisme Papua membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Sejumlah isu tersebut berisi tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan, hingga serta lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan, jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
