Riani menilai dukungan kepala negara kepada salah satu pasangan calon (paslon) itu pun diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“(Sikap Presiden) sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket,” pungkasnya. (*)
Page 2 of 2
