“Sebut saja, meski tampaknya volume APBD Jabar tahun 2020 cukup besar, ternyata dari total APBD sekitar Rp. 46 Triliunan itu, Penghasilan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat hanya dikisaran Rp. 25 Triliun lebih. Jabar masih mengandalkan dana perimbangan hingga sekitar Rp. 16 Triliun,” urai Daddy.
Akibatnya usulan pembangunan dari kabupaten kota, yang salah satu jalurnya adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang kemudian akan dimasukkan ke Bappeda untuk disampaikan dalam musrenbang provinsi.
“Sayangnya, kita kerap kali dihadapkan pada situasi yang suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima. Fiscal gap yang menganga begitu besar menjadi penghalang. Keinginan membangun yang begitu besar pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu disisi lain kemampuan fiscal yang ada masih sangat terbatas,” pungkas Wakil Masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu di DPRD Prov. Jabar. @adi/Hermanto
