Berbagai masukan dari unsur Kemendagri, kementerian/lembaga, serta Direktorat SUPD I sampai dengan SUPD IV terkait substansi urusan pemerintahan dan kebijakan sektoral turut disampaikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Hasil Fasilitasi Ranpergub RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (Red).
Page 5 of 5
