“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk mempercepat proses penyempurnaan dan penetapan RKPD Tahun 2027 agar tahapan penyusunan dokumen penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” imbuh Iwan.
Pada fasilitasi tersebut juga ditegaskan bahwa, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagai penghubung antara arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 dan hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah serta target RPJMD Tahun 2025–2029.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diharapkan, memastikan Program Strategis Nasional (ProSN) dan hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 telah terakomodasi dalam dokumen RKPD serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
