“Fasilitasi RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform utama. Pemanfaatan SIPD difokuskan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan, sinkronisasi arah kebijakan pembangunan, serta optimalisasi proses fasilitasi secara lebih efektif dan terintegrasi,” jelas Iwan.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan, hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada aplikasi e-Dalev SIPD yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar 89,12 persen, capaian kinerja program sebesar 44,74 persen, dan capaian kinerja subkegiatan sebesar 85,69 persen. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran dan subkegiatan telah berjalan cukup baik.
