• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Fadli Zon: Meski Fraksi Lain Menolak, Fraksi Gerindra Tetap Dukung Revisi UU KPK

Fadli Zon: Meski Fraksi Lain Menolak, Fraksi Gerindra Tetap Dukung Revisi UU KPK

Asep Budi by Asep Budi
17 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Fraksi Gerindra tidak akan memaksakan fraksi lain di DPR untuk ikut menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), demikian di jelaskan Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Lanjut Fadli Zon, setiap fraksi memiliki hak untuk bersikap terhadap revisi Undang-undang KPK tersebut. "Kita serahkan lah kepada sikap Fraksi masing-masing‎," tuturnya dengan tegas

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Begitupula dengan sikap Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belakangan dikabarkan menolak revisi Undang-undang KPK untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna, untuk menjadi usul inisiatif DPR.

"Ya itu hak dari setiap fraksi, kalau Gerindra kita sejak awal (menolak revisi UU KPK)," ucapnya.

‎Tambah Fadli, pihaknya mengaku belum mengetahui perkembangan sikap tiap fraksi terhadp revisi UU tersebut. "Nanti kita lihat lah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," katanya.

Namun, Saya memastikan revisi UU KPK itu merupakan salah satu hal yang akan dibahas pada rapat paripurna DPR Kamis 18 Februari lusa. "Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita ‎belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi Undang-undang KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan Bamus (Badan Musyawarah DPR)," pungkasnya (An)

 

Previous Post

Pemprov DKI Jakarta Tetap Akan Gusur Kali Jodo

Next Post

Satgas Pamrahwan di Papua Peduli Anak Sekolah

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Satgas Pamrahwan di Papua Peduli Anak Sekolah

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021