Bandung, BEDAnews
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, meminta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik oleh pasangan incumbent agar segera disudahi.
Dalam siaran pers yang diterima Bedanews.com, Selasa(18/12), Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh pencarian dana program-program dalam APBD 2013 Provinsi Jawa Barat, distop karena dianggap berpotensi untuk digunakan bagi kepentingan politik dalam pemenangan pasangan incumbent dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat yang tengah berlangsung ini.
Ir. Herry Mei Oloan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Sekretaris FPDI Perjuangan Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., lebih jauh menjelaskan, hal tersebut perlu disampaikan sehubungan dengan proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung.
Lebih dari itu katanya, dua, dari lima pasangan bakal calon (balon) gubernur merupakan incumbent (gubernur dan wakil gubernur, red) yang sedang menjabat.
Fraksi PDIP DPRD Jabar, mensinyalir ada kecenderungan incumbent telah memanfaatkan fasilitas yang melekat karena kewenangannya, untuk kepentingan pemenangan pertarungan Pilgub 24 Februari 2013 mendatang.
Dikatakannya, bukan hanya fasilitas seperti kendaraan dinas, kantor yang menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga termasuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam APBD yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan Pilgub.
Disamping itu, Fraksi PDIP juga mewanti-wanti seluruh aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menjadi kepanjangan tangan pasangan calon incumbent melalui pelaksanaan program untuk tujuan pemenangan Pilkada.
FPDI Perjuangan mensinyalir berbagai kegiatan Gubernur dan Wagub, telah memanfaatkan kegiatan kedinasan dengan kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pilgub, kata Herry.
Untuk itu kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, Fraksi PDIP minta untuk turut mengawasi pelaksanaan Pilkada agar berjalan secara jujur dan adil (jurdil) dan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber), untuk mencapai demokrasi yang sehat di Jawa Barat dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (hermanto)
