Tunjangan kinerja non wajib, dinas luar, penghematan belanja barang tidak tetap fungsi atau tidak ada azas manfaat bagi masyarakat luas, melakukan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya mempertahankan pembangunan berkelanjutan, dengan melakukan lobi baik Legislatif dan Eksekutif tinggal Prov dan Pusat. Mengundang investor untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan guna menunjang PAD. Membuat kebijakan BOT, biaya operasional talangan yang di lakukan swasta guna membangunan infrastruktur yamg bernilai manfaat tinggi bagi masyarakat dan pemda.
Lutfi Yahya, Ketua JWI Sukabumi Raya, menyoroti Kaitan reforma agraria yang ada di Kabupaten Sukabumi terdiri dari 18 Kecamatan, di mana Kecamatan tersebut mengalami kelambatan pertubuhan ekonomi di karnakan wilayah mereka terkurung oleh perkebunan. Pemkab Sukabumi harus segera merumuskan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sukabumi, baik sosial, ekonomi dan SDM, sehingga Sukabumi bisa mengeliat dan melangkah pada pertubuhan ekonomi yang di cita-citakan bersama.
