Dengan kondisi seperti itu, wajar apabila muncul tuntutan dan desakan masyarakat agar pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan secara efektif untuk mengatasi kemacetan. Namun, meskipun alokasi anggaran begitu besar, proyek-proyek strategis seperti penanganan kemacetan Jakarta dan penerapan ERP masih belum tuntas, termasuk penyempurnaan rekayasa lalu lintas, penataan parkir, serta berbagai persoalan transportasi lainnya.
*Sejarah Panjang ERP dan Urgensi Rotasi Jabatan*
Gagasan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta mulai gencar dibahas sejak era Gubernur Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke) dan seterusnya. Program ini terus berlanjut dan menjadi lebih konkret pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada era Ahok, uji coba telah dilakukan dan menjelang akhir masa jabatannya pada 2017, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan proses lelang ERP. Proses tersebut kemudian diteruskan oleh Gubernur berikutnya, Anies Baswedan.
