Jika hingga kini masih muncul alasan bahwa, kegagalan ERP disebabkan oleh belum tersedianya peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau aturan teknis lainnya, maka alasan tersebut sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, kegagalan implementasi ERP di Ibu Kota Jakarta dapat dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan atau kegagalan dalam kinerja Kadishub DKI Jakarta. Terlebih, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, telah menjabat lebih dari enam (6) tahun.
Ketiadaan ERP berarti masalah inti kemacetan tidak tersentuh, dan warga Jakarta harus terus menanggung beban kerugian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Fakta di lapangan juga tidak dapat dibantah: banyak ruas jalan di Jakarta masih mengalami kemacetan akut hampir setiap hari. Padahal, anggaran Dinas Perhubungan sangat besar; pada tahun 2025 saja Dishub mengajukan anggaran sebesar Rp7,61 triliun dalam KUA-PPAS sebagai bagian dari APBD.
