Bandung, BEDAnews,-
Aktivitas ekskavasi dan penelitian Gunung Padang di Kampung Panggulan Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh Tim Nasional harus dihentikan. Tak hanya terkait dengan masalah penggunaan anggran tetapi proses ekskavasi tersebut sudah tidak metodologis, tidak benar dan menjurus ke arah pengrusakan hingga mengundang pro dan kontra.
Ketua Paguyuban Pasundan DKI Jakarta, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan kegiatan penggalian di situs gunung Padang sudah serampangan dan mengkhawatirkan timbulnya kerusakan lingkungan.
“Kami melakukan dialog bukan untuk menghentikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Nasional. Tapi kami ingin apa yang dilakukan tidak mengesampingkan kepentingan rakyat. Dilihat dari anggaran sudah mencapai puluhan miliar, tapi hasilnya belum jelas dan bahkan bila melihat paparan pakar serta ahli akreolog dalam dialog tadi, kegiatan sudah sedemikian serampangan dan mengkhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan serta bencana alam,” papar Hasanuddin usai Diskusi Terbatas tentang Situs Gunung Padang, bertempat di Gedung Rektorat Pasca Sarjana Unuversitas Pasundan, Jalan Sumatera, Sabtu (27/9).
Hasanuddin mengungkapkan, apabila penelitian Gunung Padang hasilnya bagus dan untuk kepentingan Jawa Barat maka perlu diteruskan lagi, tapi bila buruk harus distop dan direnovasi kembali.
Sementara itu ditempat yang sama, Arkeolog Tony Djubiantono mengungkapkan Gunung Padang adalah situs cagar budaya yang dilindungi oleh UU cagar budaya. “Boleh saja meneliti situs gunung Padang asalkan jangan merusak,”ujarnya.
Menurut pengamatan Tony, gerakan penelitian Situs Gunung Padang sudah tidak benar karena banyak melakukan pengrusakan. Bahkan, kecamnya, penelitian Gunung Padang sudah tidak metodologis karena banyak pohon ditebangi, lubang penggalian acak-acakan, dan longsor sudah mengancam, “Penelitian dan pembongkaran gunung Padang harus dihentikan karena sudah merusak dan melanggar hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, praktisi Hukum Dindin S. Maolani membacakan rekomendasi hasil dari diskusi membahas Gunung Padang, yang diantaranya:
- Pemerintah Pusat dan daerah melakukan evaluasi penelitian Gunung Padang yang dilakukan oleh Tim Nasional yang merupakan gabungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, dan TNI Angkatan Darat, karena ada tata cara penelitian yang tidak sesuai kepatutan dan perundang-undangan.
- Pemerintah Pusat dan daerah memfasilitasi dan mendengar perbedaan pendapat antara Tim Nasional dan para ahli, karena para ahli selama ini pendapatnya tidak didengar dan harus selalu menurut Tim Nasional.
- Pemerintah Pusat dan daerah segera melakukan ekskavasi atau morotarium karena dalam penelitian Gunung Padang ada pemapasan tebing oleh Tim Nasional yang bila dilakukan secara serabutan dapat membahayakan situs.
- Pemerintah Pusat dan daerah membentuk tim baru sesuai peraturan perundangan dan terbebas dari kepentingan politik. Bila tidak dibentuk tim baru maka kontroversi akan jalan terus. (Lanie)
