Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni melakukan intervensi sehingga tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS hanya formalitas.
"Terdakwa sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik dengan besaran untuk jabatan setingkat eselon lll A sebesar Rp100 juta. untuk jabatan setingkat eselon III B sebesar Rp50 juta hingga Rp75 juta dan untuk jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp25 juta hingga Rp 30 juta," ujarnya.
Ia memaparkan permintaan imbalan uang tersebut juga dilakukan oleh terdakwa ketika mempromosikan Gatot Rachmanto dalam jabatan Eselon III A sebagai Sekdis PUPR Kabupaten Cirebon. Sebelum menyetujui usulan promosi tersebut pada Juli 2018, terdakwa menanyakan komitmen dan loyalitas kepada Gatot melalui Avip Suherdian
