Bandung, BEDAnews,-
Ketua Dewan Kehormatan KONI Jawa Barat, Eka Santosa menilai pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Jabar yang berlangsung Minggu (14/9) lalu melanggar AD/ART dan cacat hukum. Eka juga akan melaporkan Musorprovlub tersebut ke KONI Pusat.
“Agendanya waktu itu Rakerda, ternyata diarahkan menjadi Musorprovlub ini kan tidak benar,” katanya kepada wartawan di Jln. Pelajar Pejuang, Selasa (16/9).
Sebagai Ketua Dewan Kehormatan KONI Jabar, Eka menyayangkan penyelenggaraan musorprovlub yang dinilai sangat mendadak. Eka menegaskan, Dewan Kehormatan tidak mempermasalahkan agenda pemilihan ketua umum, termasuk figur yang terpilih. Dewan Kehormatan hanya menginginkan semua dilaksanakan sesuai aturan main atau prosedur.
Menurut Eka, KONI Jawa Barat sebagai sebuah institusi tentunya memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan AD/ART, seharusnya rapat diakhiri dengan mendengar laporan pertanggungjawaban kinerja pengurus sebelumnya. “Baru setelah rapat anggota dan disepakati oleh peserta, musorprovlub bisa diselenggarakan. Namun ini juga ada aturannya. Dua minggu sebelumnya, harus ada pemberitahuan mengenai agenda rapat anggota dan pembahasan program kerja di dalamnya,” katanya.
Eka juga menjelaskan, penyelenggaraan musorprovlub tak cukup dengan hanya disetujui dua per tiga anggota yang hadir. Sebelumnya, laporan pertanggungjawaban harus secara jelas disampaikan kepada seluruh anggota yang hadir. “Dewan Kehormatan tidak mempermasalahkan mengenai pemilihan Pak Ahmad menjadi ketua umum. Tetapi aturan main di mana ketika rapat anggota tiba-tiba menjadi musorprovlub. Bahkan saat pelaksanaan rapat anggota, Dewan Kehormatan yang dalam struktural kepengurusan jelas-jelas tercantum, sama sekali tidak diundang,” sesalnya. (Lanie)
