3. Melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan,
4. Melakukan kajian dampak ekonomi makro dan sektoral secara transparan,
5. Mengedepankan solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri
“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” pungkas Mirah menutup keterangan persnya. (Red).
Page 4 of 4
