Seperti usulan yang tidak ada di SPD tersebut contohnya sumur dahulunya adalah program dari Pemerintah Kota.
“Tapi sekarang bagiannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi kalau memang masyarakat sangat perlu seperti kemarin kemarau panjang, membuat kekeringan, tapi tetap saya akan berusaha melalui pemerintah Kota untuk disampaikan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat,” ucap Edi kembali.
“Sudah sebegitu sulitnya air bersih dirasakan oleh masyarakat dalam musim kemarau panjang, sampai akhirnya harus beli, atau meminta kepada partai politik,” ungkapnya.
Itupun menurut Edi, usulan-usulan dari masyarakat RW 14 dan 31 rata-rata terkait masalah pembangunan jalan lingkungan.
“Memang yang muncul dari usulan masyarakat itu terkait masalah jalan lingkungan yang belum terakomodir semuanya, dan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memang mereka membutuhkan KIS dan KIP yang gratis dibantu oleh Pemerintah,” terang Edi pula.
