Lamsel, BEDAnews.com
Warga Dusun Saka Sari Desa Penengahan sangat mendukung untuk program pembangunan nasional, meskipun mereka sangat sedih dan kecewa atas klaim pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bahwa kampung mereka berada didalam tanah kawasan register 2 pematang taman. Namun warga dusun Saka Sari tetap mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Warga membuktikan dukungan mereka pada program pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dengan melakukan kesepakatan untuk mempersilahkan lahan mereka digusur untuk lalu lalang kendaraan PP selaku pelaksana pembangunan jalan tol.
Kesepakatan izin membuka akses jalan kendaraan proyek tersebut diambil dari hasil musyawarah warga dusun Saka Sari desa Penengahan kecamatan Penengahan, dengan dihadiri unsur Pemerintahan Desa, Kecamatan, Perwakilan PP selaku pelaksana pekerjaan pembangunan jalan tol dan warga yang dilaksanakan di dusun Saka Sari (PKS), Rabu malam Kamis (20/10/16).
Saat ditanyakan tentang kesepakatan ini, Sekdes Desa Penengahan mengatakan, ini kami lakukan sebagai bukti kalau kami mendukung program pembangunan dan tidak melawan Negara dan aparat penegak hokum. Dari kesepakatan malam ini, warga mengijinkan lahan mereka selebar 10 meter dan sepanjang jalur calon Tol yang melintas di dusun PKS digusur alat berat untuk membuat akses jalan kendaraan PP dan tanaman warga juga silahkan ditebang. ”Tapi warga tetap tidak akan mau tanda tangan tentang ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, kami tetap meminta kebijaksanaan Pemerintah tentang ganti rugi lahan kami yang tiba – tiba di klaim pihak Kehutanan,” tegasnya.
Tentang petunjuk agar warga mengajukan gugatan ke Pengadilan atas klaim pihak kehutanan, Sekdes dan Pokmas mengatakan pikir-pikir dulu.
Dikatakan Widodo, saya bukan mengajak warga melawan Negara tapi meminta kebijaksanaan Pemerintah atas dasar bukti SKT tahun 1983 dan melihat kondisi dilapangan sejak awal. Awal orang tua kami masuk di kampung ini ditaruh oleh pemerintah tidak ada kata ini tanah Negara tapi tanah bekas lahan PPCL dan bekas latihan Polisi atau tanah Komapta Polri dan kalau ini tanah Kehutanan kenapa tidak dari 35 tahun lalu kami dikasih tahu, kenapa sekarang saat mau ada jalan tol baru ada orang Dinas Kehutanan yang masuk.
“Kami bukan warga yang suka melawan Negara dan Pemerintah, tapi kami ingin pemerintah juga memberikan kebijaksanaan,” imbuhnya.
Ditanya apa langkah yang akan dilakukan warga Pokmas Desa Penengahan, kami belum tahu apa yang sebaiknya kami lakukan tapi cuma ada harapan datangnya kebijakan yang adil dari Pak Presiden dan para wakil rakyat. “Semoga DPR dan Pemerintah daerah dan pusat memperhatikan nasib kami warga kecil,” pungkasnya. (HK)
