“Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen,” tutup Fachrul Razi.
Dalam Seminar Publik ini turut serta narasumber lainnya diantaranya: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL (Guru Besar HTN FH UNPAD), Ir. Ali Nurdin, SH, ST, M.H. (Founder & Managing Partner AnP Law Firm). (Red).
