Distribusi ribuan karung beras tersebut seharusnya dikawal pengawasan ekstra ketat agar tidak mencederai esensi perlindungan sosial. Sejumlah landasan hukum turut dikaji untuk menyoroti potensi pelanggaran dalam kasus ini, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Belanja Bansos.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya Pasal 12 huruf e jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta aturan pemerasan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jika dalam investigasi lanjutan terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang dan paksaan oleh penyelenggara.
Meski demikian, proses pembuktian tentu memerlukan penelusuran mendalam guna membedah fakta riil di tingkat bawah.












