Bandung, BEDAnews
Dari sekitar 5 ribuan lebih desa yang ada provinsi di Jawa Barat, 2000-an desa diantaranya saat ini berada dalam status rawan pangan. Angka 2000 tersebut merupakan penurunan dari 2800 yang mengalami rawan pangan di provinsi Jawa Barat sejak empat tahun terahir ini.
Sampai saat ini baru sekitar 8 ratusan desa yang diberikan anggaran bantuan program lumbung desa dengan nilai sekitar 30 jutaan, Rp. 10 juta untuk pengadaan lumbung Rp. 20 juta lainnya untuk membeli gabah atau setara dengan pengadaan 5 ton gabah.
Tetapi hal itu tidak menjamin desa tersebut lepas dari kondisi rawan pangan kerena penanganan yang tidak simuyltan dan continu, demikian diungkapkan Selly A Gantina anggota Badan Anggaran dan Ketua Komisi B DPRD Jabar yang menangani masalah perekonomian termasuk diantaranya masalah ketahanan pangan, kepada Bedanews.com di DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, Jumat (30/8/2013) lalu.
“Dari 2800 desa rawan pangan di Jawa Barat, sampai saat ini baru teranggarkan sebanyak 800 desa, dengan kondisi masih terancam untuk kembali menjadi desa rawan pangan, karena tidak simultannya program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
Bahkan dikatakan calon anggota DPR RI dari FPDI Perjuangan ini, badan ketahanan pangan sendiri menjerit, tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini. “Kepala Badannya sendiri merasa bingung harus seperti apa menjelaskan kepada TAPDnya (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” katanya.
Pemprov hanya menyediakan anggaran untuk lumbung desa itu Rp. 30 juta perdesa, sinting nggak ! Rp. 30 juta dengan perician penyediaan lumbung Rp. 10 juta. Rp. 20 juta untuk gabah atau setara dengan sekitar 5 ton gabah, yang kemudian naik sedang dengan angka Rp. 50 juta, Rp. 40 juta diantaranya untuk pengadaan gabah, padahal respon terhadap program lumbung desa ini cukup bagus, tetapi selama 4 tahun ini baru 800 desa teranggarkan.
“Sementara beberapa program yang tidak pernah dibahas di Badan Anggaran, seperti program infra struktur desa, jepret Rp. 100 juta !. Rutilahu 2500 unit, padahal kalau mau, dianggarkan 1000/ tahun dalam dua tahun ini dengan sekarang, saat ini sudah selesai masalahnya,” tutur selly. (hermanto)
