“Hasil dari audiensi ini tentu akan kami sampaikan kepada masyarakat agar menjadi sebuah solusi dan juga mendorong optimalisasi pelayanan publik pemerintah agar lebih baik lagi,” ucapanya.
Terlebih, Pemerintah Kota Bandung memiliki target untuk segera mewujudkan sertifikasi dari sejumlah aset tanah hingga akhir tahun 2025.
Dari sekitar 13 ribuan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah bersertifikat, hal tersebut baru terhitung sekitar 60 persen, dan masih ada sekitar 40 persen yang belum bersertifikat.
“Tentunya ini menjadi PR kita bersama, dan juga kami sangat berharap adanya bantuan dukungan dari BPN, karena kami juga di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung sudah menyetujui adanya sertifikasi dari target sekitar 1.115 aset tanah yang difokuskan pada tanah-tanah yang selama ini digunakan untuk sekolah, puskesmas, dan fasilitas pelayanan publik lainnya, dan menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan di tahun 2025,” katanya. **
