Bandung, BEDAnews
Menjelang berakhirnya tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berhasil menetapkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan daerah (Perda).
Tiga Raperda yang dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat tersebut, mengatur masalah penyertaan modal pemprov Jabar kepada BUMD PT Jamkrida, Perda mengenai penyertaan modal kepada PT. Agro Jabar dan Perda mengenai penyelesaian kerugian daerah.
Rapat Paripurna yang dihadiri seluruh Pimpinan DPRD Jabar, serta anggota DPRD, dihadiri pula oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama jajaran pimpinan perangkat daerah di pemerintahan provinsi Jawa Barat.
Usai rapat Paripurna, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, kepada wartawan menyatakan penyertaan modal kepada PT Jamkrida berkaitan dengan KCR (kredit Cinta Rakyat) karena selama ini banyak dari para usaha kecil yang mengalami kesulitan ketika yang bersangkutan butuh modal dan minjam ke bank diminta jaminan 100%.
Dengan penjaminan kredit yang dilakukan oleh Jamkrida ini, si peminjam tidak perlu memberikan jaminan hingga 100 persen, cukup sekian persen dengan sisanya dijamin oleh Jamkrida, tutur Irfan, Kamis (13/12).
Sedangkan Perda penambahan modal ke PT. Agro, lanjut Irfan, merupakan penggganti dari rancangan perda perubahan badan hukum PDAP yang tidak jadi dibahas.
Sementara mengenai Perda penyelesaian kerugian daerah, Irfan menyatakan bahwa selama ini asset daerah yang hilang atau apapun statusnya, belum ada yang mengatur, dengan Perda ini mengatur aset pemda yang hilang, serta tanggung jawab dari PNS yang menghilangkannya berikut sanksi yang mencapai hingga penurunan pangkat, juga merupakan perda yang mengatur untuk menutup kerugian daerah yang selama ini belum diatur.
Tiga perda yang ditetapkan ini merupakan bagian dari 12 raperda yang belum lama ini diajukan, sementara sembilan raperda sisanya, disini bukan masalah jumlahnya tetapi pembahasannya ternyata ada yang harus menunggu keluar aturan yang akan keluar pada bulan Februari. “Dari pada diselesaikan, kita tunggu dulu hingga ada aturannya,” jelasnya seraya menambahkan karenanya dari 32 raperda yang diajukan, sampai saat ini DPRD Jabar baru menyelesaikan 15 Perda diluar APBD. (hermanto)
