Politisi PKS ini minta kepada Sekwan DPRD Jabar agar surat ini disampaikan kepada pemerintah pusat karena kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat.
“Karena UU Omnibus Law /Cipta Kerja merupakan kesepakatan secara politik DPR RI bersama pemerintah pusat.” pungkasnya. @her
Page 3 of 3
