Bandung.BEDAnes.com
Diwakili tiga fraksi yang ada Fraksi PDI Perjuangan, FP Golkar dan FP Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menerima aspirasi pengaduan persatuan advokat Indonesia kota Bandung, yang mempermasalahkan upaya komisi III DPR RI, yang membidangi masalah hukum untuk merubah UU no 18 tahun 2003, yang terkait dengan organisasi advokat.
Diahadapan para advokat Bandung yang berunjuk rasa di depan gerbang DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, Waras Wasisto, SH sekretaris FPDIP Jabar, menyatakan : “secara kelembagaan kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pimpinan DPRD, untuk diteruskan langsung ke DPR RI.” Tegasnya
Lebih jauh dikatakannya, secara spesifik FPDIP hari inin juga akan saya teruskan ke teman-teman di dari FPDIP di komisi III DPR RI. Karena secara logika berpikir, kita melihat ada UU yang sengaja dipaksakan dalam 1 minggu ke depan ini, dan ironisnya separo dari anggota DPR RI yang memaksakan UU itu adalah orang-orang yang tidak terpilih kembali.” ungkapnya.
Karena paling tidak advokatyang akan merubah UU no 18 tahun 2003 ini, pembahasannya bisa ditunda di period berikutnya, hingga punya waktu untuk berdiskusi, karena seyogyanya proses Rapat dengar pendapat itu berulang kali, dan ini tidak dilakukan di DPR RI.
Sementara dr. Ikhwan Fauzi menyatakan ada kontradiktif, ada pertentangan RUU advokat yang tengah dibahas, salah satunya menyangkut bahwa advokat itu tidak boleh dibayar oleh APBD dan APBN, tetapi seorang Chief Dewan Advokasi Nasional salah satu yang jadi bahasan itu dibayar oleh APBN tapi advokatnya dilarang,ini abuse kesalahan yang total sekali.
Sedangkan ketua Advokat Bandung Roely Panggabean yang mengaku beranggotakan 1400 advokat di Bandung, menyatakan. salah satu permasalahan utama adalah mengenai organisasi advokat dari yang dari single bar artinya hanya satu menjadi multy bar, danpasal yang menyatakan advokat adalah mitra penegak hukum bukan , ini yang jadi bagian dari permasalahan ini.
Karena itu kami mohon kepada DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami ke DPR pusat, karena melalui DPRD kami merasa punya perwakilan kami disini, dan kewajibanya untuk menyampaikan aspirasi kami ke pusat. Ungkap. Roely panggabean..@hermanto
