Bandung, BEDAnews
Menanggapi rancangan peraturan daerah perubahan APBD Tahun anggaran 2012 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Fraksi-fraksi di DPRD Jabar menyorot hasil kinerja anggaran dan proyeksi penganggaran dan proses administrative penyusunannanya.
Dalam rapat paripurna tanggapan DPRD atas ajuan raperda perubahan APBD Jabar, Jumat (10/8) di DPRD Jabar, Fraksi Partai demokrat mempertanyakan tidak tercapainya target penerimaan daerah dari hasil perusahaan BUMD atau turun sebesar Rp. 5.430 M.
Padahal selama ini pemprov Jabar sangat mendukung dengan penambahan penyertaan modal, yang ditambah lagi pada anggaran perubahan sebesar Rp. 42.531 M meskipun belum jelas BUMD yang akan ditambah modalnya.
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti politik penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jabar yang selama ini belum sepenuhnya membuat perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Jabar, yang pada umumnya bergerak di sector primer.
PDIP menilai, peniingkatan IPM 1 point pada sector daya beli masyarakat atau bidang perekonomian, disumbang oleh sector sekunder dan tersier bidang jasa yang bersifat konsumerisme, dalam policynya politik anggaran pemrov Jabar untuk bidang perekonomian hanya 5,6%, sehingga tidak bisa berperan optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar yang dipimpin H. Ali Hasan, S.IP, menyoroti permasalahan pendapatan daerah yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja Jabar. Sementara ekstensifikasi terhadap sumber pendapatan baru sulit dilaksanakan, sedang dalam bidang pendidikan Golkar menyoroti kecilnya uang bantuan bagi guru honor yang hanya Rp. 150 ribu pertahun.
Sementara itu Fraksi Partainya Gubernur, FPKS menyoroti dan mempertanyakan masalah turunnya target penerimaan dari BUMD, selebihnya dukungan dan apresiasi terhadap kinerja kadernya.
Fraksi PPP menyoroti dan mempertanyakan masalah penurunan target pendapatan daerah yang mendapat suntikan penyertaan modal, mestinya dengan adanya suntikan tersebut target pendapatan meningkat bukan sebaliknya.
Masalah inkonsistensi ajuan pada Disorda Jabar, menjadi sorotan khusus F Gerindra DPRD Jabar, adanya perbedaan antara angka yang diajukan Gubernur saat paripurna yang kemudian berubah pada saat diserahkan di paripurna DPRD Jabar padahal belum sampai 24 jam, dan masalah terjadinya penurunan anggaran di Dinas Kesehatan, dinilai sebagai tidak tertib administrasi, padahal secara keseluruhan APBD Jabar meningkat sebuah ironi dan paradok terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. (hermanto)
