DPRD Jabar Soroti Opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal atas LHP LKPD Jabar 2023

Kota Bandung. BEDAnews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 13 kalinya, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023.

Meskipun demikian, LHP LKPD Jabar 2023 disertai catatan atau penekanan suatu hal dari BPK RI. Salah satunya terkait massalah di sektor keuangan yang merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Jawa Barat.

“Alhamdulilah ini sudah yang ke 13 kalinya kita mendapatkan opini WTP. Namun memang kali ini dengan penekanan suatu hal, khususnya di sektor keuangan,” kata Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya, Kota Bandung, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menjelaskan, BPK RI memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal atas LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2023. Penekanan suatu hal yang dimaksud salah satunya;

BeritaTerkait

Hadiri Forum Strategis Sumut 2027, Direktur UT Medan Dorong Sinergi Pembangunan SDM Berbasis Pendidikan Terbuka MEDAN || Bedanews.com – Universitas Terbuka (UT) Medan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Medan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur UT Medan, Yasir Raidy, serta dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus. Kehadiran jajaran pimpinan UT Medan dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen Universitas Terbuka dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui sistem pendidikan tinggi yang terbuka, inklusif dan fleksibel, UT terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kelompok pekerja yang membutuhkan model pembelajaran adaptif. Musrenbang Sumut 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan ekonomi daerah, percepatan transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Dalam kesempatan itu, Yasir Raidy menyampaikan kesiapan UT Medan untuk berperan aktif mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa, UT memiliki keunggulan dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang fleksibel, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja maupun yang berada di daerah dengan akses pendidikan terbatas. “UT hadir sebagai solusi pendidikan tinggi berbasis teknologi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya di Meda, Rabu (22/04). Selain itu, UT Medan juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui partisipasi dalam Musrenbang ini, UT Medan berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. (Red).

24 April 2026

Jembatan Perintis Garuda Dibangun, Terima Kasih Pak Presiden Prabowo 

24 April 2026

BPR Intan Jabar mencatatkan kerugian sebesar negatif Rp213,04 miliar per 31 Desember 2023. Hal ini berdampak pada penurunan modal menjadi negatif sebesar Rp141,16 milyar, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/Car) sebesar negatif 571,62%, dan aset perusahaan menurun menjadi sebesar Rp28,93 miliar.

Sedangkan BPR Indramayu Jabar mencatatkan kerugian sebesat negatif Rp18,48 miliar per 31 Desember 2023 akibat koreksi penyimpangan keuangan, dan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang berdampak pada penurunan modal, dan kewajiban perusahaan yang sudah melebihi aser lancarnya.

“Permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Penyertaan modal daerah pada PT BPR Intan Jabar (Perseroda) dan PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tidak dapat diyakini kewajarannya serta terdapat ketidakpatuhan yang berpotensi menjadi tanggungan Pemdaprov Jabar,” kata Ahmadi Noor Supit.

Dalam hal ini BPK merekomendasikan kepada gubernur agar menginstruksikan Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) berkoordinasi dengan LPS terkait simpanan nasabah pada PT BPR Intan Jabar (Perseroda) yang melebihi batas maksimal simpanan, dan bunga simpanan nasabah pada PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) yang melebihi suku bunga dalam rangka memitigasi dan meminimalisir potensi dampak finansial yang ditanggung oleh Pemprov Jabar.

Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat agar memantau dan melaporkan perkembangan proses hukum atas indikasi Tindak Pidana Korupsi pada PT BPR Intan Jabar (Perseroda) dan PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).@herz