Bandung, BEDAnews
Menanggapi hasil uji petik setjen DPR RI yang melakukan uji petik fungsi pejabat transkriptor di lingkungan DPR dan DPRD, Sekretariat DPRD Jawa Barat menyambut baik apabila akan diadakan dan difungsikannya transkriptor dilingkungan DPRD Jabar.
Kalau aturan sudah ada dan jelas, tentunya kita siap bentuk dan memfungsikan transkriptor di lingkungan Setwan DPRD Jabar, dan kita siap berikan masukan bagi sekretariat di provinsi dan kab/kota.
Hal ini dikatakan Sekretaris DPRD Jabar Hj. Ida Hernida kepada wartawan usai menerima kunjungan Setjen DPR-RI Helwizar, diruang Pansus terkait uji petik mengenai jabatan fungsional transkriptor di kesekretariatan DPR RI dan DPRD Kab/Kota, Jum’at (6/12).
Sejak pindah di Jalan Diponogoro No 27 Bandung, sampai saat ini di Setwan DPRD Jabar memang belum ada pejabat fungsional transkriptor. Selama ini menurut Ida, risalah-risalah rapat dan persidangan dilakukan oleh staf notulis komisi serta staf persidangan dengan segala keterbatasan yang ada.
"Sejak pindah ke gedung yang baru alat itu memang belum dipasang kembali, jadi saat ini masih menggunakan cara konvensional, namun dokumen risalah yang ada pada kami saya kira cukup lengkap dan memadai," ujarnya.
Ida mengungkapkan, sebelumnya di DPRD Provinsi Jawa Barat memang pernah digunakan satu unit perangkat untuk mentranskrip data lisan namun karena situasi yang memang belum memungkinkan dan juga karena keterbatasan SDM maka penggunaan perangkat tersebut untuk sementara belum digunakan lagi.
Sementara itu, Kepala Biro Persidangan Setjen DPR-RI, Helwizar mengatakan jabatan fungsional transkriptor ini sangat penting karena dialah yang mentraskrip data lisan rapat-rapat persidangan menjadi risalah yang hasilnya akan disampaikan baik kepada pimpinan dan anggota DPR RI maupun untuk konsumsi publik sebagaimana yang menjadi tuntutan keterbukaan informasi publik.
"Maksud kami melakukan uji petik adalah untuk mendapatkan informasi dan masukan-masukan terkait keberadaan jabatan fungsional transkriptor ini untuk kemudian kami akan menyampaikannnya kepada Kementerian PAN untuk ditindaklanjuti dalam bentuk aturan mengenai jabatan fungsional ini."
Selain masalah jabatan fungsional tersebut, pada kesempatan tersebut dilakukan pula dialog mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan yang pada intinya bagaimana memberikan fasilitasi kepada anggota DPR/DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Pada intinya kondisinya hampir sama, namun bagaimana kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap berpegang pada aturan yang ada," tandas Helwizar. (hermanto)
