Bandung, BEDAnews
DPRD Jawa Barat prihatin atas keberadaan Situ Tonjong Bogor yang saat ini sedang dikavling-kavling oleh pengembang PT Laguna, hingga menuai protes warga.
Dikemukakan ketua komisi A Drs. H. Yusuf Puadz kepada Bedanews di DPRD Jawa Barat, Selasa (15/8), banyak kepentingan masyarakat dengan keberadaan Situ Tonjong yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengairan serta rumah tangga dan untuk itu permasalahan tersebut sudah disampaikan ke dinas terkait.
Untuk itu dibutuhkan MOU antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar fungsi hijau kawasan tersebut tetap lestari. “Saya lihat ini perlu kami agendakan di DPRD oleh komisi A terkait dengan masalah aset dan komisi B kaitan dengan lingkungan,” katanya.
Masalah pengkavlingan ini lanjutnya, dikabarkan untuk perumahan dan saat ini sudah dilakukan pemerataan dan pengurugan. “Kalau sudah demikian, kita sangat prihatin, jangan sampai nanti kemarahan warga yang lebih besar, ini harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
“Permasalahan Situ Tonjong ini merupakan temuan kita dan akan kita bicarakan dengan biro aset, inspektorat, dan PSDA untuk membenahi dan menginventarisir mana yang jadi kewenangan kita, bagaimana mengelola situ-situ yang jadi kewenangan provinsi, terutama di wilayah selatan yang banyak situnya”,
Selama ini lanjutnya, Situ kewenangannya ada di provinsi, pusat, ada juga yg diklaim kabupaten kota, dan kewenangan di Jabar terkait masalah konservasi air. Permasalahan ini bila dibiarkan jadi permasalahan lintas kabupaten kota dan provinsi.
Yusuf berharap, sebelum persoalan ini muncul menjadi persoalan bencana yang lebih besar di kemudian hari, karena persoalan persediaan air untuk masa depan, dan tersedianya ruang hijau, maka harus ditata kelola dengan baik.
Jangan sampai jadi lahan pemukiman yang menguntungkan segelintir orang, dan hanya persoalan yang menyangkut kesenangan kelompok tertentu saja. “Habis lebaran ini Insya Allah akan kita tinjau dan bahas lebih intens,” katanya. (Hermanto)
