SUBANG. BEDAnews.com — DPRD Provinsi Jawa Barat menilai perlu membentuk sebuah Panitya Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada agar dapat mengontrol keadaannya.
Demikian dikatakan wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat meninjau PT Migas Hilir Jabar BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai telah kolaps di Kabupaten Subang, Selasa, (26/10/21).
“Kondisi dari migas hilir jabar ini sudah tidak jalan atau sudah kolev, kedepanya kami akan evaluasi semua BUMD di jawa barat agar kami bisa tahu keadaan BUMD tersebut. Semoga dalam waktu dekat ini kami bisa membentuk pansus BUMD agar BUMD yang sudah kolaps seperti ini bisa cepat di evaluasi agar tidak menjadi beban APBD bagi Provinsi Jawa Barat,” ujar Sugyanto
Pembentukan Pansus BUMD tersebut agar kontroling terhadap program-program BUMD dapat dilakukan pihaknya dengan baik, terutama pada program Migas Hilir Jawa Barat.
Pihaknya menyayangkan jika perusahaan yang strategis ini pada akhirnya terkendala sampai-sampai upah untuk karyawan pun tidak dapat terbayarkan, yang berarti perusahaan tersebut mengalami defisit.
“Kami sangat menyayangkan ternyata perusahaan yang sangat strategis ini mangkrak juga, tadi disampaikan bahwa pendapatan yang didapatkan dari sini untuk membayar gaji karyawan juga tidak cukup atau tidak seimbang yang artinya perusahaan ini rugi besar atau tidak sesuai dengan pendapatan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD di Jawa Barat agar dapat menghasilkan pendapatan bagi Provinsi.
“Kedepanya kita akan evaluasi agar BUMD ini bisa betul-betul menjadi BUMD yang menghasilkan dan tidak menjadi BUMD yang merugikan seperti ini,” tandasnya.@herz.
