“Semoga apa yang dikerjakan oleh Pansus II ini bisa menghasilkan arah kebijakan yang lebih baik disektor investasi dan kemudahan berusaha,” ujar Buky.
Terlebih, tambah Buky, masalah perijinan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kota itu sering kali tidak terlalu ketat dan yang dirugikan ialah masyatakat karena lingkungan menjadi rusak dsb.
“Misalnya investasi property bisa terjadi pembangunan di perbukitan, inikan merusak lahan bisa terjadi banjir, saya kira tidak bisa dipikirkan gairah investasi nya saja akan tetapi harus mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan hidup,” tutup Buky.@
*CAPTION:* Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M. Si, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Iwan Suryawan.S.Sos bersama Pimpinan dan Anggota Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Stakeholder Terkait di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah ( P3D ) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kamis (9/1/2025).
