Bandung BEDAnews.com
Komisi IV DPRD Jawa Barat secara seksama memantau perkembangan beberapa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang bermasalah terkait dengan perijinan, seperti ijin Hotel Pullman Bandung (Agung Podomoro Group) samping DPRD Jabar yang ditahan Pemkot Bandung, dan pembangunan Kawasan MeiKarta (nama yang disebutkan diambil dari nama ibunya James T Riady dan nama JaKarta ;Meikarta, Kompas 17/05/17) Bekasi yang belum memiliki rekomendasi perijinan dari Pemprov Jabar dan Pembangunan Komplek perumahan Batununggal yang menyerobot aset milik Pemprov Jabar.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady kepada BEDAnews.com usai menggelar rapat dengan dinas/OPD terkait di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Jabar Jl, Diponegoro 27 Bandung Selasa.(1/8).
Komisi IV DPRD Jabar saat ini memantau terus realisasi pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Jabar. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal agar pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan,
Yang jadi bahasan pertama adalah soal penyerobotan aset oleh PT Batununggal itu sudah dikembalikan ke awalnya, yg semula diurug tanpa ijin kemudian dikembalikan ke asalnya, komisi IV minta laporan karena mereka meminta pengukuran oleh BPN segala.
“Baguslah kalau awalnya 100 kembalikan lagi 100 kan gampang !”.Ujarnya
Daddy meminta, dinas PSDA harus proaktif kalau sudah beres kita akan tinjau lapangan bener apa nggaknya. Positifnya kita melihat kawan di batunungal punya niat baik mengembalikan. Itu saja.
Kemudian soal Pullman ada ijin tahun 1996 dan IMB thn 1997. Tetapi yang iadi pertanyaan apakah IMB tersebut masih relevan, karena ada pergeseran kepemilikan dari Mikasa ke PT Tritunggal, seta dipertanyakan apakah masih relevan ijin yang diberikan dengan apa yang telah dilakukan saat ini ?.
Sehinga ada alasan apa kawan-kawan di Kota Bandung menahan itu, kemudian eksisting pembangunan kan jalan seperti sekarang ini. Karena itu sebelum kita panggil Pullman kita pingin tahu dulu versi kawan-kawan Dinas.
Ketiga soal Meikarta, yang saat ini jualannya sangat ramai bukan main ! tiga universitas bagus empat layer jalan, fasilitas senibudaya kereta cepat dan sebagainya, sebagai sebuah usaha jualan sah-sah saja, 500 ha Rp. 278 Triliun investasi wow bukan main bahkan central parknya saja sampai 100 ha itu kan artinya ada sebuah pembangunan yang begitu besar aneh rasanya kalau dewan sampai gak Tahu !.
kIta pingin data seperti apa sebenarnya karena itu besok(red; hari ini :2/8) komisi IV melakukan kunjungan, kita pingin klarifikasi saja ijin-nya bener nggak!, dari kabupaten/kota.
Sementara tadi dari dinas terkait menyatakan perijinan Meikarta belum keluar, mungkin dalam proses, saya gak tahu kabupaten karena ranahnya kabupaten tetapi kalau merujuk Perda no 12 th 2014,
Disini diatur karena Meikarta itu terkait dengan Bodebekkarpur merupakan wilayah yang terklait dengan 2 kabupten kota di dalam satu provinsi pasal 10 ayat F, tentang perijinan dibidang bidang yang bersifat strategis metropolitan dan lintas pemerintahan berimplikasi pada skala metropolitan menjadi kewenangan kabupaten Kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur.
“Jadi harus ada rekomendasi gubernur terlebih dahulu, saat ini belum ada rekomendasi dari Gubernur untuk Meikarta” ujar Daddy.
Sampai saat ini belum ada rekomendasi gubernur, yang jadi masalah secara fisik empirik dilapangan telah dibangun tetapi rekomendasinya belum ada.
“Ini gimana tata urut perijinannya, jangan dibangun dulu baru urus ijin keluar, apa gak aneh juga, Jawa barat jadi daerah yang berkembang sih baik-baik saja, kita bukan tidak setuju tetapi tolong prosedurnya ditempuh.” Tegas Politisi Gerindra ini.@
