“Dijelaskannya juga ada perbedaan antara pejabat eksekutif dan anggota DPRD yang melakukan kegiatan kampanye, anggota DPRD tidak memerlukan ijin untuk melaksanakan kegiatan kampanye dan dibolehkan mengikuti kampanye secara penuh, tidak seperti pejabat eksekutif walikota, dan Gubernur yang harus mengajukan ijin dulu ke mendagri, dan hanya dibolehkan kampanye selama dua hari dalam sepekan.
Lebih jauh juga dikatakannya, selama masa kampanye Pemilu Legislatif 2014, seluruh anggota DPRD Jawa Barat dipastikan tidak menggunakan anggaran negara sepeser pun. Bahkan, fasilitas negara yang sehari-harinya melekat di wakil rakyat itu, sama sekali tidak dipakai selama masa kampanye.
Kendati sama-sama melepaskan fasilitas negara yang melekat, namun ada hal berbeda antara kampanye pemilu yang dilakukan anggota DPRD dengan pejabat negara lainnya yakni presiden, menteri, dan kepala daerah. Nanang menjelaskan, selama mengikuti kampanye, anggota dewan tidak memerlukan izin cuti dari menteri dalam negeri.
