• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 12, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป DPRD Jabar Minta Kaji Ulang Rencana Pengembangan Bandung Timur

DPRD Jabar Minta Kaji Ulang Rencana Pengembangan Bandung Timur

Asep Budi by Asep Budi
8 Juni 2017
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung. BEDAnews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat meminta pihak-pihak terkait untuk kembali  melakukan kajian menyeluruh dan pertimbangan yang matang terkait dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru (dob)Kabupaten Bandung Timur (KBT) karena rencana tersebut akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, saya berharap, pihak-­pihak terkait kembali mempertimbangkannya lebih matang, usulan pemekaran wilayah proses perencanaan, tidak ada yang salah. Manakala moratorium itu dicabut, maka proses bisa dilanjutkan. Namun, memang perlu pertimbangan matang.

“Pada hakekatnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk percepatan kesejahteraan. Tiga hal kesejahteraan yang harus dicapai dari pemekaran wilayah itu, yakni kesejahteraan bidang pendidikan, ekonomi, dan keadilan dalam bidang pelayanan. Namun, saya pun tak menapikan jika pemekaran wilayah pun memang berkaitan dengan bagi­-bagi kekuasaan,"Ujar Untung

Dampak rencana pembentukanDOB  Kabupaten Bandung Timur (KBT)  tersebut, terutama dampak yang akan dirasakan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk. Terlebih, kata Untung, wilayah timur Kabupaten Bandung itu jadi sumber terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.  Jadi harus dipertimbangkan lebih matang lagi. Jika berdampak buruk bagi kabupaten induk, buat apa?," Ujar Untung.

Lebih jauh diungkapkan Untung, Meskipun  DPD telah merekomendasikan dan merestui pembentukan KBT, tetapi DPD bukanlah lembaga yang memberikan keputusan final karena rekomendasi DPD hanyalah bagian dari proses. Keputusan itu tetap berada di tangan pemerintah.@

BeritaTerkait

Perkuat Satgas Karhutla di Kalimantan Selatan, TNI Berangkatkan Pasis Seskoal

12 November 2026

Tim Taekwondo Indonesia Raih 13 Medali di 14th Asian Club Taekwondo Championship 2026, Ariqfallah Dinobatkan The Best Player Male Senior

12 November 2026
Previous Post

Dewan Minta Tindak Pengembang Penyerobot Aset

Next Post

Lawan Kelompok Intoleran, Sejumlah Tokoh Bentuk JAGA INDONESIA

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Satgas Karhutla di Kalimantan Selatan, TNI Berangkatkan Pasis Seskoal

12 November 2026
News

Tim Taekwondo Indonesia Raih 13 Medali di 14th Asian Club Taekwondo Championship 2026, Ariqfallah Dinobatkan The Best Player Male Senior

12 November 2026
Ragam

Lindungi Sawah dari Alih Fungsi, Pemerintah Tetapkan LP2B Nasional Capai 87,98 Persen

12 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Tinjau Latihan Operasi Amfibi 2026 di Tanjung Pasir, Banten

12 November 2026
TNI-POLRI

TMMD Ke-130 Resmi Ditutup, Pangdam Siliwangi: Jangan Biarkan Hasil Pembangunan Terbengkalai

12 November 2026
Ekonomi

Erwan Dampingi Kapolri Suyudi Luncurkan Program Polisi Peduli Penggangguran

12 November 2026
Next Post

Lawan Kelompok Intoleran, Sejumlah Tokoh Bentuk JAGA INDONESIA

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021