Cimahi, BEDAnews
Meskipun di era otonomi daerah provinsi dan kab/kota memiliki kewenangan masing-masing, namun tidak berarti dalam menerima aspirasi dari masyarakat masing-masing bisa lepas tangan begitu saja.
Seperti yang terungkap saat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan dialog hearing dengan masyarakat Kota Cimahi, Sabtu (30/11) lalu yang ternyata banyak menerima keluhan dan aspirasi seputar permasalahan yang terjadi di Kota Cimahi.
Sugianto Nangolah sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, terkait dengan masalah tersebut mengemukakan, kegiatan dialog hearing merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi dewan, ia menjamin akan menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat pada kegiatan tersebut.
“Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Barat, tidak serta merta bisa dilakukan secara keseluruhan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Karena itu kami ingin mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat sebagai bagian dari fungsi pengawasan kami," lanjut Nangolah.
Menurutnya aspirasi yang diterima DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, namun ditegaskannya juga pihaknya tentu akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemkot Cimahi yang memiliki kewenangan langsung.
“Karena itu kami minta agar pihak Pemkot bisa segera menyampaikan proposal kepada provinsi bila memang itu diperlukan, seperti misalnya dalam masalah pengadaan air bersih di Cimahi agar kami bisa memasukkannya ke anggaran 2014 ini."
Mendapat tanggapan positif dari DPRD Provinsi Jawa Barat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan beragam aspirasinya. Namun yang menjadi perhatian masyarakat di Cimahi saat ini sebagaimana yang telah diungkapkan adalah masalah sulitnya mendapatkan air bersih.
Sementara Asisten II Kota Cimahi, Hendra WS, yang hadir pada kesempatan tersebut juga membenarkan apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. "Saat ini yang menjadi prioritas kami adalah pengadaan air bersih. Terkait masalah ini kami juga harus menyelesaikan masalah aset dengan Pemkab Bandung yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya," kata Hendra dalam dialog hearing yang dihadiri anggota Komisi A Ganiwati, Ahmad Reza Al Habsy dan Anggota DPRD asal Dapil Cimahi Leksadharma Kengsiswoyo.
Lebih lanjut dikatakan Hendra dengan segala permasalahan yang ada di Kota Cimahi, pihaknya lebih membutuhkan perluasan wilayah daripada pemekaran wilayah secara internal atau membagi kecamatan dari tiga menjadi empat.
Ini menurut Hendra karena jumlah penduduk Cimahi tidak seimbang dengan luas wilayah yang ada. Namun Pemkot menyadari bahwa masalah ini tidak mudah karena menyangkut hubungan dengan kabupaten dan kota lain. (hermanto)
