Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah yang menerima sekaligus memimpin diskusi bareng tersebut menjelaskan, pertemuan ini menjadi ruang dialog antara akademisi dan pemerintah daerah (OPD terkait) termasuk legislastif dalam hal ini DPRD Jawa Barat dalam memperkuat kebijakan pembangunan dan kualitas keluarga, termasuk kesejahteraan keluarga dan isu dinamika keluarga ditengah pembangunan di Jabar.
“Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga,” jelas Siti Muntamah, Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Dalam diskusi, pihaknya menyoroti berbagai permasalahn sosial yang masih terjadi seperti seperti kasus kekerasan terhadap anak, gangguan mental, hingga angka perceraian yang masih tinggi di Jawa Barat. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kebijakan atau program pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari segi pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
Dari diskusi ini, Komisi V DPRD Jawa Barat bersama mahasiswa IPB sharing langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penduduk terbesar dengan jumlah keluarga yang paling banyak, sekaligus persoalannya sangat banyak pula. Harus dimulai dari peraturan daerah yang ada, apakah perlu dievaluasi atau harus ada revisi atau tambahan.
Tingginya Angka Perceraian Jadi Sorotan
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskusi Komisi V DPRD Jawa Barat bareng mahasiswa IPB University, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat yakni, soal tingginya angka perceraian di Jabar.
Menurut Siti Muntamah langkah awal yang Komisi V DPRD Jawa Barat yakni, memanggil dinas terkait untuk memastikan akar persoalannya. Pihaknya juga ingin masyarakat tahu bahwa sudah ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam upaya membangun keluarga harmonis.
Ia menegaskan, Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong penambahan anggaran bagi dinas yang menangani isu keluarga agar program pembangunan dan perlindungan keluarga dapat berjalan lebih optimal.
“Kita ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat” tutupnya.
Humas DPRD Jabar
