Bandung BEDAnews
Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kondisi di lapangan pada saat penanggulangan masalah social pada pengelolaan Balai perlindungan yang tersebar dibeberapa daerah di Jabar sangat penting untuk diprioritaskan.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar, Sahromi di Bandung
Alokasi anggarannya untuk Balai Dinas sosial tentu harus seimbang dan layak, kebutuhan untuk balai dimasing-masing daerah berbeda, untuk Ciparay misalnya yang membutuhkan dana cukup besar mengingat penghuninya juga paling banyak” ujar Sahromi
Dijelaskannya, pada dasarnya dewan mendorong penganggaran yang layak untuk alokasi permasalahan sosial. Namun, secara organisasi harus menjelaskan secara terperinci tentang kebutuhan alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Sahromi juga menekankan, pelatihan dan pembinaan masalah sosial pun merupakan persoalan yang harus ditanggapi secara serius untuk mengantisipasi segala persoalan sosial yang dihadapi Jabar.
Lebih lanjut diungkapkan Sahromi, Dinas sosial Jabar merasa dengan anggaran sebesar Rp 70 miliyar pada Tahun 2016 ini dinilai masih kurang memadai. Dinsos Jabar memiliki 9 Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan 12 Instalasi, yang terbagi dalam beberapa daerah yaitu Ciparay, Bogor, Karawang dan Garut. Selain itu juga untuk penanganan anak yatim, karena mereka merupakan aset untuk negara, untuk menunjang sarana dan prasarana daikawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Jalan Cikutra pun perlu dianggarkan. @













