Bandung BEDAnews.com
Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang tengah memimpin rombongan Badan Legislasi Daerah DPRD DKI kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jabar menyampaikan protes keras atas pelaksanaan pertandingan cabang olah raga polo air pada even PON XIX kemarin melalui BP Perda DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik menyampikan protes keras ini ke BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat. Di Jln Diponegoro 27 Bandung. Selasa siang (20/9).
Taufik menyampaikan protes ini kepada Ketua BP Perda DPRD Jabar drs. H. Yusuf Puadz . dikatakannya “Kami ingin menyampaikan protes ke Gubernur atau Wagub namun ternyata sedang tidak ada di tempat, maka pada kesempatan kunjungan ke BP Perda DPRD Jabar ini kami sampaikan protes kami” kata Taufik.
DalamTaufik mengkritik penyelenggaraan pertandingan di beberapa cabang olahraga yang dinilainya tidak menjunjung tinggi sportivitas dan merugikan atlet DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut Yusuf Puadz menyatakan “Kami bisa memahami protes yang disampaikan dan menyesalkan hal ini dan tentunya kami akan segera menyampaikannya kepada PB. PON”. Bagaimanapun menurut Yusuf, prinsip-prinsip sportivitas harus jadi landasan apa yang ingin dibangun, terutama demi keberhasilan penyelenggaraan PON.”
Balegda DPRD DKI yang mdengunjungi DPRD jabar untuk mendapatkan informasi terkait implementasi Perda Penyelenggaran Olahraga di Jawa Barat. Sebagaimana ditanyakan oleh salah seorang anggota rombongan Merry Hotma, yang meminta penjelasan terkait substansi Perda Penyelenggaraan Olahraga yang dimiliki Jawa Barat. Serta bagaimana penganggarannya dalam APBD?.
Kepala Bidang Kepemudaan Disorda Provinsi Jawa Barat Dadi Supriadi, yang mendampingi BP Perda menjelaskan terkait substansi perda, Perda Penyelenggaraan Olahraga lebih menekankan pada budaya olahraga di masyarakat Jawa Barat, bukan pada prestasinya.
Disorda secara lembaga tidak berperan sendiri, melainkan seluruh OPD yang terkait dengan keolahragaan seperti pendidikan dan kesehatan. Kami mengupas perda ini dari berbagai aspek, Sementara itu terkait dengan alokasi anggaran di APBD, dijelaskannya dalam perda tidak dicantumkan besaran nominal anggaran yang harus dialokasikan dari APBD, karena ditakutkan ini akan membebani kab/kota.@mantz











