Bandung BEDAnews.com
Ada perbedaan yang signifikan antara pusat dan daerah dalam kaitan dengan lembaga legislatif, antara DPR RI dan DPRD, meski pun UU MD3 merupakan kepanjangan dari UU MPR, DPD, DPR RI dan DPRD kenyataannya UU MD3 tidak berlaku di daerah tidak bisa digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Ricky Kurniawan, Lc kepada BEDAnews.com di ruang kerjanya di Lt IV. Gd DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung. Rabu (16/10)
Ditambahkannya. “Meski kontaknya di pusat dan daerah berbeda, pusat dapat beroposisi di daerah mau beroposisi dengan siapa ! di daerah kita mitra kerja dengan Gubernur, sehingga semangat yang ada adalah Kebersamaan.”
Hanya yang jadi permasalahan saat ini DPRD makin lama makin tergerus, baik dari segi kewenangan, kapasitas dan fasilitas.
“ Kita ini sudah makin kecil, makin tergerogoti, makin termarginalkan dengan kenyataan ini kita tidak bisa minta tolong ke Depdagri, salah kaprah itu! mungkin bagi depdagri kalau perlu bagaimana DPRD itu hapus dari muka bumi ini, yang bisa melakukan semua ini adalah DPR RI.” Tegas Riki
Adik kandung Fadly Zon ini lebih jauh menyatakan. Kita ini ditelikung dengan peraturan dari Depdagri, Kita ini kaya Dinas Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi kita di DPRD ini inginnya ada peningkatan kapasitas bukan sekedar fasilitas, seperti DPR RI setiap orang anggota dapat 5 staf ahli, di DPRD Cuma satu itu juga untuk fraksi saja. Padahal di DPRD ini kita disuruh menjadi orang super, disuruh menjadi mister segala tahu….yang akhirnya jadi sok tahu mending kalau benar . ungkapnya@hermantz
