Tomkur mencontohkan, program pembangunan yang mendorong investasi dan membuka lapangan kerja merupakan bentuk belanja produktif yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. “Pembangunan yang menciptakan investasi dan lapangan kerja baru akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini harus jadi fokus akhir tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi pada Selasa (11/11/2025), yang meminta adanya koordinasi lintas kementerian agar penyerapan anggaran belanja jelang tutup tahun berjalan optimal.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat baik Kementerian/Lembaga (K/L) maupun non-K/L, baru mencapai Rp1.481,7 triliun atau sekitar 55,6% dari total pagu Rp2.663,4 triliun.
