BANDUNG. BEDAnews.com – Bulan September ini Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh nakhoda baru. Barnas Adjidin menggantikan Ida Wahidayati Sekretaris DPRD yang kini mutasi sebagai kepala Dinas sosial Provinsi Jawa Barat yang baru, ada banyak harapan akan masuknya Barnas Adjidin sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Programnya ke peningkatan kwalitas pelayanan dan penekanan bahwa komunikasi itu sangat penting.” Ujar Dodi Kepala Bagian Umum dan Administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ketika ditemui BEDAnews.com Kamis (13/9)
“Untuk memulai memahami kinerja sebagai Sekretaris DPRD, Pa Sekwan mulai dengan melakukan rapat kerja dengan bagian yang utama dalam fasilitasi anggota DPRD yakni bagian Persidangan dan Fasiltasi Anggaran dan Pengawasan (fasgarwas).”sebutnya.
“Kalau pimpinan belajar dari buku itu lama, tetapi kalau belajar dari penjelasan akan cepat. Jadi Setiap minggu kita ada rapat, rapat ringan bentuk kesiapan, disanalah informasi informasi terbaru kita dapatkan, untuk selanjutnya pada Selasa setiap bagian melaporkan tupoksi dan program yang akan dilaksanakan hari ini dan kedepan, termasuk evaluasi yang sudah dilaksanakan.”tutur Dodi.
Lebih Jauh Dosen Pasca Sarjana Universitas Winaya Mukti ini mengingatkan Untuk tidak membius Pimpinan. Ke pimpinan itu jangan pernah membius, Berikan potret seadanya, mau bubuk mau jelek, mau tampan mau buruk , keluarkan aja.
“Mudah mudahan beliau bisa memperbaiki, disaat membuat kebijakan, jadi jangan takut dibilang gak bagus. Jangan !. Hari ini, jaman sekarang itu harus terima, kalau jelek ya katakan jelek tapi kita bukan akan dibiarkan jelek, kita memperbaiki kejelekan iu, karena pujian itu justru akan membius.”tuturnya.
“Semua gak ada yang sempurna tetapi pimpinan kan butuh masukan, masukan-masukan yang sifatnya membangun, membangun untuk kedepannya lebih baik.”Ucap Dody.
Dodi menyebut Bagian Umum yang dipimpinanya akan menyampaikan apa yang menjadi tupoksinya Tugas Pokok dan Fungsinya bukan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang berasal dari APBD.
Lebih jauh Dodi menjelaskan, APBD itu kan penunjang, untuk percepatan akselerasi mencapai tujuan. Jadi APBD itu bukan tugas pokok, APBD itu hanya penunjang untuk akselerasi, Terus hal hal yang selama ini dijumpai, yang sering beresiko tinggi, artinya ada resikonya disitu. seperti keterbatasan SDM, dari sisi kwalitas bukan kwantitas, kalau sisi kwantitas banyaklah, tetapi dari sisi kwalitas kita dipetakan, ini keahliannya ini, kita juga dihadapkan kepada pengurangan PNS.
Kedua kaitan dengan sarana prasarana, sampai hari ini kita belum punya standardisasi sarana prasarana. Seperti apa sih sarana prasarana untuk seorang anggota Dewan itu apa aja, termasuk untuk ASNnya apa saja.
Terus pemanfaatan asset, jadi banyak asset yang mungkin kita adakan, tetapi belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga nantinya bagaimana agar kebijakan itu bisa simultan, sehingga humas itu mengisi konten untuk menggunakan asset itu .
“Kan Dodi mah hanya sebatas alat, kalau untuk optimalisasi itu ada di masing masing bagian kontennya.” Pungkas Dodi@herz
