Lanjut Djafar, sistem presidensial memungkin presiden Jokowi untuk menentukan jalannya pemerintahan kedepan. Itu hak Prerogatif Presiden, tidak boleh di Intervensi oleh siapapun.
“Sebagai Presiden, kepala pemerintahan dan pimpinan Eksekutif, Presidenlah yang menentukan siapa-siapa pembantunya. Pembantunya dalam kabinet bisa berasal dari Partai Politik pengusung dan pendukung, bisa dari partai lain, akademisi dan propesional,” ungkapnya.
Bila pada akhirnya Lresiden Joko Widodo merekrut Menteri dari parpol diluar Koalisi, maka Parpol Koalisi harus berbesar hati. “Jangan ngambek seperti anak kecil. Sebab, itu konsekwensi dari sistem presidensial,” lugasnya.
Kalau pada akhirnya ada kader Gerindra atau parpol lain yang masuk kabinet, Parpol Koalisi harus menangkap bahwa hal itu untuk kepentingan bangsa dan negara.
